SINJAI, Pemuda desa Turungan Baji, kecamatan Sinjai Barat, kabupaten Sinjai, kembali angkat bicara menanggapi berbagi polemik yang terjadi di kabupaten Sinjai, terutama pengalihan jalan poros di desanya. Senin, (11/6/18).
Tokoh pemuda Turungan Baji, Nuralamsyah, yang juga merupakan mahasiswa Institut Agama Islam (IAIM) Sinjai, jurusan Hukum Pidana Islam (HPI) ini menilai pemerintah daerah terkesan diskriminatif.
Beberapa hari yang lalu, Senin (28/5/18). Kabupaten Sinjai untuk kedua kalinya mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata Nuralamsyah, ini berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.
Apalagi, menurutnya peraihan WTP bukan hanya sebagai simbol semata namaun ada bantuan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan di baliknya.
"Antara WTP yang dua kali didapat Pemda Sinjai dengan pengabaiannya terhadap Turungan Baji, kami nilai sungguh sangat jauh dari akal sehat" jelas Alam sapaan akrabnya.
Bukan hanya itu, kata dia. Kunjungan Sekretaris Daerah Sinjai, Drs. Akbar, M. Si, pada Selasa, (29/5) ke Sungai Kambuno di Dusun Banoa, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe yang merupakan tempat penyeberangan bagi para siswa menuju sekolahnya di SD 193. Dan langsung mengukurnya untuk membuatkan jembatan. Merupakan ketidak adilan bagi kami.
"Sekda baru satu kali bekunjung ke tempat penyeberangan siswa, langsung mengukur dan mau membuatkan jembatan, padahal ia juga sudah berkunjung ke Turungan Baji. Bahkan bersama Bupati, ketua DPRD, tapi apa hasilnya? Hanya janji palsu" tegasnya.
Alam pun berharap, ketika pemerintah daerah Sinjai masih mau dianggap oleh warga Turungan Baji, maka bertindaklah, jangan terkesan tutup mata apalagi mengabaikannya.
Dimana sampai hari ini, Turungan Baji, Sinjai Barat, kabupaten Sinjai masih berpolemik.
(BSJ)
