Namun nilai pendidikan saat ini mulai luntur dengan adanya intervensi dari berbagai pihak sehingga membuat adanya tekanan yang membuat hati ini risau dan gelisah.
Apalagi pada saat menjelang pesta demokrasi ini terlalu banyak fakta di lapangan untuk memenangkan calon dan konsestan tertentu melalui cara yang tak meskinya dilakukan. Tekanan tersebut tidak hanya dirasakan para ASN tetapi mahasiswa pun sangat merasakannya.
Pada sejatinya mahasiswa merupakan agen of change tetapi itu telah dicederai dengan adanya surat keputusan PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan Nomor 14/KEP/II.0/D/2018 tentang instruksi mendukung calon anggota DPD RI tertentu. Dalam instruksi tersebut telah mencederai gerakan mahasiswa saat ini. Karena sejatinya mahasiswa adalah agen of change bukan agen of caleg.
Dengan adanya instruksi PW Muhammadiyah Sulawesi Selatan membuat perguruan tinggi Muhammadiyah se-Sulawesi Selatan menjadikan kampus sebagai salah satu tempat untuk berkampanye, yang mengakibatkan kampus tak lagi ilmiah.
Bahkan himbauan PP MUHAMMADIYAH Nomor 02/INS/L0/E/2019 Tentang menjaga netralitas persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah. Menginstruksikan di poin ke dua yang bertuliskan menjaga netralitas institusi persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah termasuk perguruan tinggi serta kantor kantor Muhammadiyah dari segala bentuk kampanye dan kegiatan dukung mendukung terhadap pasangan calon dan konsestan manapun atau kegiatan politik praktis lainnya dalam kegiatan pemilu 2019.
Namun PW MUHAMMADIYAH Sulawesi Selatan telah menghiraukan instruksi tersebut. Dalam hal ini bisa kita lihat didalam kampus Muhammadiyah telah terjadi berbagai kampanye kampanye politik, terkhusus kampus Muhammadiyah yang ada di kab.Sinjai akan melakukan agenda pembekalan, strategi,dan tata cara pemilihan DPD RI yang akan dilaksanakan 08 April 2019 di Auditorium IAIM Sinjai lantai 3.
Dengan adanya hal tersebut perlu nya panwaslu melakukan tindakan nyata dan cepat
Penulis Wahyudin Hidayat, Aktivis DPC SEMMI SINJAI
