OPINI, --- Dari 12 hari yang lalu sejak pelaksaan pemilihan umum 2019, deretan peristiwa terjadi dan banyak menyita perhatian publik terkait banyaknya "Pahlawan demokrasi" dalam perayaan Pemilu lima tahunan tersebut.
Betapa tidak, di Pemilu serentak ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan putusan Mahkamah Kontitusi (MK) .
Beragam persoalan terjadi di lapangan, seperti halnya di tingkat Kelompok Pelenggara Pemilihan Suara (KPPS) yang memiliki beban kerja lebih, hingga banyak korban berjatuhan dan meninggal dunia.
Kejadian itu bukan tanpa alasan, karena akibat dari jam kerja berlebih, korban mulai berdatangan dan hingga saat ini jumlah anggota KPPS yang meninggal capai 272, dan sakit 1.878 sebagaimana pernyataan komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik kepada (detikNews).
Dari panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sendiri, yang meninggal dunia saat bertugas mengawasi Pemilu serentak tahun 2019 berjumlah 55 orang. Jumlah korban itu didasarkan pada data yang masuk ke Bawaslu per Sabtu (27/4/2019).
Dari ratusan korban yang akhirnya meninggal dunia, kebanyakan mengalami kelelahan fisik setelah menjalankan tugas.
Dalam sejarah demokrasi kita, dengan melihat akibat pasca Pemilu serentak 2019, kali ini adalah yang paling pertama juga eksperimen mematikan dalam sejarah pemilihan umum Indonesia.
Seharusnya pihak yang memiliki wewenang atas kebijakan ini dapat mengantisipasi potensi masalah yang dapat mengintai keselamatan para petugas di lapangan .
Dengan melihat masa depan terlebih pada pesta demokrasi serentak, maka berkaca pada kejadian ini di harapakan mampu menjadi catatan atas regulasi dan teknis demi pelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 mendatang.
Penulis: Muh. Agus
