OPINI, LK--- Wakil Presiden Maruf Amin beberapa waktu lalu pernah memperkenalkan suatu ide yang diberi nama Arus Baru Ekonomi Indonesia. Ide tersebut berisi tiga prinsip ekonomi yang dianggap akan mampu membawa perubahan bagi bangsa, yaitu keadilan, keumatan, dan kemandirian/kedaulatan. Hal ini adalah nilai-nilai yang sangat relevan dan perlu diperkuat di dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Prinsip keadilan berkaitan dengan pelaksanaan ekonomi Islam yang mengutamakan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Prinsip keumatan atau ekonomi rakyat disusun berdasarkan sila ke-4 Pancasila agar tidak ada disintegrasi sosial sebagaimana yang digariskan oleh sila ke-3 yaitu Persatuan Indonesia. Lalu, konsep mengenai prinsip kedaulatan/kemandirian di dalam pengertian pembangunan dan membangun daya saing nasional dan perekonomian Indonesia adalah kemampuan untuk terus meningkatkan daya kompetisi di dalam rangka meningkatkan keunggulan di kancah global.
Dari Global Islamic Economic Report 2018-2019, sektor ekonomi syariah di Indonesia cukup mampu bersaing di level global. Pada sektor halal travel Indonesia berada pada peringkat ke-4 dan pada sektor Islamic fashion Indonesia menduduki peringkat ke-2. Namun untuk sektor Islamic finance Indonesia masih menduduki peringkat ke-10. Indonesia juga belum menjadi produsen halal yang memiliki ranking yang cukup kompetitif, di mana untuk halal food, halal media and recreation, serta halal pharmaceuticals and cosmetics, Indonesia belum masuk 10 besar. Hal ini tentu saja harus disikapi sebagai sebuah tantangan dan peluang untuk lebih menguatkan eksistensi Indonesia di kancah dunia.
Dalam sambutannya, Kiai Ma'ruf pada saat menghadiri Silaturrahim Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2019). Juga mengatakan, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pusat ekonomi syariah. Caranya antara lain adalah dengan mendorong dan memperkuat kelembagaan (perbankan, pasar modal, dan asuransi).
"Juga aturan diperkuat, regulasi diperkuat. Kemudian juga kita ingin membantu agar bank syariah, asuransi maupun pasar modal, permodalan kita dorong lebih besar. Dan kita mendorong pengusaha tumbuh menjadi nasabah lembaga keuangan syariah dan juga bisa menghasilkan produk halal," mengingat Ekonomi Islam di Indonesia sudah banyak tertinggal ujar Kiai Ma'ruf.
Meski memiliki penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia ternyata bukan negara pengekspor produk halal terbesar. Bahkan dalam pidatonya di sela-sela pelantikan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan Brasil adalah negara eksportir produk halal nomor satu di dunia. "Kontribusi Indonesia di pasar halal dunia masih kecil," katanya Jumat (13/12/2019).
"Berdasarkan laporan Global Islamic Economic Report tahun 2019, Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan Brasil yang merupakan eksportir produk halal nomor 1 di dunia dengan nilai US$ 5,5 miliar dolar,".
Posisi nomor dua pun bukan diduduki Indonesia melainkan Australia. Negara tetangga RI ini malah memiliki nilai ekspor US$ 2,4 miliar. Meski tak menyebutkan posisi jelas Indonesia, ia mengatakan kontribusi RI pada pasar halal, baru 3,8% dari total market yang mencapai US$ 2,1 triliun.
Anehnya, meski memiliki banyak penduduk Muslim, RI justru menjadi konsumen produk halal besar dunia. Proporsinya bahkan mencapai 10% atau mencapai US$ 214 miliar. "Sayangnya Indonesia hanya menjadi konsumen dan tukang stempel untuk produk halal yang diimpor," katanya lagi.
Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan tantangan pembangunan ekonomi Islam pada prinsipnya adalah identik dengan tantangan pembangunan ekonomi Indonesia, karena memang mayoritas masyarakat Indonesia beragam Islam.
Menurut dia, ada lima isu struktural yang perlu diselesaikan di dalam perekonomian Indonesia yaitu masalah SDM, infrastruktur, regulasi yang simpel, birokrasi yang efisien dan melayani, serta transformasi ekonomi. Masalah ini juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Bank Indonesia (BI) telah menyusun tiga strategi sebagai upaya pengembangan ekonomi syariah. Kepala Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Suhaedi menerangkan, strategi pertama yakni Pemberdayaan Ekonomi Syariah melalui pengembangan halal value chain ditujukan untuk mendukung penciptaan high quality local product.
"Dalam kerangka strategis program pengembangan eksyar, terdapat 3 strategi. Ini diharapkan dapat mendorong perbaikan struktur neraca perdagangan Indonesia baik melalui peningkatan ekspor ataupun substitusi impor, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujar Suhaedi di Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Sedangnkan startegi kedua terang dia, yakni dengan pendalaman Pasar Keuangan Syariah melalui peningkatan manajemen likuiditas di keuangan syariah yang ditujukan untuk mendorong penyaluran pembiayaan syariah bagi sektor riil.
"Pembiayaan syariah ini bersumber baik dari sektor keuangan komersial maupun sosial syariah, dan integrasi keduanya untuk mendukung aktivitas usaha ekonomi syariah yang inklusif," jelasnya.
Sedangkan yang ketiga adalah penguatan Riset dan Edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi eksyar. "Kita menjadikan Indonesia sebagai global key player dalam berbagai sektor industri halal," paparnya.
Oleh: Ermiati (Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah UIN_AM).
