Melalui akun Instagram @gejayanmemanggil, massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak ini membeberkan alasan mereka menolak kedua RUU tersebut. Dalam unggahannya di Instagram, mereka menjelaskan keterkaitan antara RUU Omnibus Law dan RUU Ketahanan Keluarga. Menurut mereka, kedua RUU ini saling terkait dalam melanggengkan eksploitasi pada perempuan.
"Dengan RUU Ketahanan Keluarga dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, tugas perempuan adalah tinggal di rumah dan merawat laki-laki untuk memastikan dapat senantiasa dieksploitasi di tempat kerja. Sembari perempuan pun dieksploitasi melalui kerja domestik tanpa akhir," tulis mereka via akun Instagram @gejayanmemanggil.
Selain itu, RUU Omnibus Law juga berpotensi menyulitkan perempuan untuk bekerja di luar rumah karena menghilangkan sejumlah cuti seperti cuti haid, cuti melahirkan, dan cuti istirahat jika keguguran.
"Perubahan Undang-Undang (UU) 13 tahun 2003 yang dimuat dalam pasal 79-84 di RUU Cipta Kerja Omnibus Law membawa konsekuensi pada penghilangan: cuti haid, cuti hamil tanpa pesangon, cuti melahirkan, cuti istirahat jika keguguran."
Sungguh saying, di sisi lain Para elite semakin menampakkan kecendrungannya mendukung RUU omnibus law ini, seperti dilansir dalam Jakarta, Kompas — Setelah bertemu elite Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu elite Partai Nasdem. Sama seperti sebelumnya, pertemuan yang digelar di DPP Golkar, Jakarta, Senin (9/3/2020), ini membahas rancangan undang-undang atau RUU yang bermetodekan omnibus, seperti RUU Cipta Kerja dan Perpajakan. Kedua elite partai pun sepakat agar RUU segera dibahas dan disahkan.
Pantauan Kompas, jajaran elite Partai Nasdem yang dipimpin Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tiba di kantor DPP Golkar sekitar pukul 11.00. Mereka disambut Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Airlangga yang juga menjabat Menteri Koordinator Perekonomian, didampingi antara lain Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita yang kini menjabat Menteri Perindustrian dan Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Adapun Surya Paloh didampingi salah satunya oleh Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G Plate yang kini menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika. Pertemuan dilakukan secara tertutup selama sekitar dua jam, yang kemudian diakhiri dengan makan siang bersama.
Seusai pertemuan, baik Airlangga ataupun Surya Paloh menyatakan komitmen untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Salah satunya menyangkut RUU yang bermetodekan omnibus, seperti RUU Cipta Kerja dan Perpajakan. Kedua draf RUU yang telah diserahkan ke DPR beberapa waktu lalu itu didorong untuk segera dibahas dan disahkan.
Secara realitas, hal yang paling menakutkan dari Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja adalah memungkinkannya bagi para perusahaan besar untuk merumahkan para buruhnya secara massal. PHK adalah momok yang sangat menakutkan menghantui para buruh dan pekerja di negeri ini. Dalam 5 tahun kepemimpinan Jokowi sebelumnya saja gelombang tsunami PHK massal masif terjadi apalagi jika RUU Omnibus Law Cipta Pekerja disahkan maka nasib para buruh semakin diujung tanduk. Kesejahteraan mereka terancam, pintu kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin terbuka lebar. Kesejahteraan dan rasa keadilan pun tidak lagi diraih karena mereka semakin termarjinalkan tanpa ada solusi yang tuntas dari pemerintah.
Hanya Islam Solusi Mensejahterakan
Berbeda dengan sistem Islam, sistem Islam memperhatikan hal-hal yang menjadi tuntutan individu dan masyarakat dalam merealisasikan jaminan pencapaian kemakmuran. Dalam sistem kapitalisme, peran negara diminimalkan, sebatas pengatur. Akibatnya kesejahteraan rakyat diabaikan. Siapa yang mau hidup sejahtera dia harus bekerja dan mencari pendapatan sesuai dengan kemampuannya. Sehingga, kondisi yang menimpa buruh tak jauh berbeda dengan kelompok marginal lainnya. Artinya, problem kesejahteraan ini lebih bersifat sistemis daripada hanya sebatas problem ekonomi, sehingga cukup dengan penyelesaian antara buruh dan pengusaha semata.Jika hendak menyelesaikan problem kesejahteraan hidup, baik bagi kaum buruh maupun rakyat secara makro, tentunya penyelesaiannya harus mampu mencakup penyelesaian yang bersifat kasuistik sekaligus dibarengi usaha penyelesaian bersifat sistemis-integral. Meningkatkan sumber pendapatan (upah), hanya akan mendasarkan pencapaian kesejahteraan bergantung pada kemampuan gaji. Sementara kebutuhan hidup selalu bertambah, walhasil kualitas kesejahteraan rakyat termasuk buruh semakin rendah.
Sistem Islam juga akan menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat sampai pada level individu. Penguasa dalam sistem islam berkewajiban membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat yang membutuhkan lapangan pekerjaan sebagai realisasi dari politik ekonomi islam. Dalam islam sumber daya alam yakni air, padang rumput dan api dipandang sebagai bentuk kepemilikan umum yang pengelolaannya wajib dikelola oleh negara.
Untuk pengelolaan sumber daya alam, negara akan membuka industri-industri yang tentunya akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Iklim investasi dan usaha dirangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi yang sederhana dan tanpa pajak serta melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat. Rakyat produktif, keadilan dan kesejahteraan diraih serta masalah pengangguran pun teratasi. Hal itu hanya bisa diraih jika mekanisme aturan Allah dalam sistem ekonomi yang digunakan.Keleluasaan membuat undang-undang sesuai kepentingan elite tertentu, seperti para pengusaha, tentu tidak dikenal dalam Islam. Islam menetapkan bahwa pembuatan undang-undang adalah untuk memudahkan negara dalam mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan hukum syara’.
Dalam hal ini, Negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat individu per individu. Islam juga menetapkan Negara berdaulat penuh dan tidak tunduk kepada kepentingan pihak tertentu, para kapitalis lokal ataupun yang dikendalikan oleh kekuatan asing. Keunggulan Islam yang memastikan solusi hakiki adalah bersumberkan hukum dari Allah Sang Mahaadil. Demikian pula ketika mensyariatkan hukum-hukum yang berkenaan tentang ekonomi, Islam telah menetapkan bahwa semua jaminan kesejahteraan harus direalisasikan dalam sebuah negara yang memiliki pandangan hidup (way of life) tertentu.
Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin pemenuhan kebutuhan primer tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai jaminan pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kemampuan. Sedangkan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan dipenuhi negara secara langsung kepada setiap individu rakyat. Hal ini karena ketiganya termasuk masalah “pelayanan umum” (ri’ayatu asy syu-uun) dan kemaslahatan hidup terpenting.
Berdasarkan hal ini, Islam telah menentukan bahwa yang bertanggung jawab menjamin tiga jenis kebutuhan dasar tersebut adalah negara agar dapat dinikmati seluruh rakyat, baik muslim maupun nonmuslim, miskin atau kaya. Seluruh biaya yang diperlukan ditanggung oleh baitulmal, tidak diserahkan pada pengusaha. Bila pemenuhan kebutuhan hidup diselesaikan, maka persoalan ketenagakerjaan juga dapat diselesaikan dengan tuntas. Permasalahan antara buruh dan pengusaha, dapat diselesaikan sendiri sesuai dengan ketentuan hukum syariat. Pemerintah dalam hal ini hanya berfungsi sebagai pengawas sekaligus penengah jika terjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan keduanya. Solusinya mesti menguntungkan kedua belah pihak melalui hukum ijarotul ajir (kontrak kerja) yang menjauhkan kedua pihak dari penzaliman satu sama lain.
Demikianlah, pandangan dan solusi yang ditawarkan Islam bukanlah solusi tambal sulam, melainkan solusi yang fundamental dan komprehensif terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Sudah saatnya umat berpaling pada Islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan, karena itulah jaminan kebahagiaan dan keadilan bagi seluruh manusia.
Akhirnya, dengan penerapan sistem ekonomi Islam yang tidak kapitalistik-lah, menyebabkan negara mampu memfasilitasi rakyatnya dengan maksimal bahkan gratis. Merujuk pada defenisi negara Kesejahteraan yakni konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Termasuk harapan para buruh yang ingin hidup sejahtera, dengan upah yang cukup dan kebutuhan pokok pun tak perlu dipusingkan karena sudah tersedia atau terjangkau. Sungguh para buruh akan tetap dengan andai-andai dan harapan semu, jika berjuang untuk melawan sistem kapitalis demokrasi, dengan bermodalkan paham sosialis. Karena sebenarnya solusi terbaik adalah Islam. Wallahu a’lam.
Penulis: Risnawati (Penulis Buku Jurus Jitu Marketing Dakwah)
