"Negara mempertahankan dirinya dengan cara merawat rasa takut rakyatnya, penggunan ancaman serta bayonet"
Muh. Nurhidayat S
Lorong Kata - Berbagai macam persoalan-persoalan yang timbul di dalam suatu negara menjadikan negara sebagai objek diskusi di kalangan masyarakat secara kolektif. Pada saat mendiskusikan terkait dengan persoalan-persoalan negara, memicu lahirnya diskrepansi sosial terhadap negara atau bahkan infantilisme seseorang.
Bukan hanya diskrepansi secara argumentatif, kadang kala secara fisik pun kian terjadi dan hal tersebut akan menjadi sebuah patologi di kehidupan sosial. Tetapi dengan melihat patologi semacam itu, kita sebaiknya melakukan sebuah eksperimen terhadap patologi di dalam negara agar sebuah khitah negara bisa tercapai karena ketika khitah tersebut tercapai, maka akan tercapai pula masyarakat adil makmur seperti yang di inginkan masyarakat secara kolektif.
Jika kita tidak melakukan sebuah eksperimen terhadap objek yang kian memicu diskrepansi, maka masyarakat adil makmur hanya akan di reduplikasi dan hanya akan mencapai taraf utopia.
Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang bagaimana anatomi negara atau negara secara fungsionalnya "functional state".
Seperti yang seringkali di ungkapkan masyarakat kolektif bahwa negara dianggap sebagai lembaga layanan sosial, pemujaan sosial, organisasi yang ramah, instrumen untuk mencapai sebuah khitah yang universal dan mampu memberikan kehidupan yang adil makmur. Murray N. Rothbar berpandangan ataupun melihat negara Sebagai bentuk kebutuhan sosial, sekaligus sebagai ancaman bagi kebebasan individual.
Dalam undang-undang dasar 1945 pada alinea ke empat, beberapa poin yang kemudian kita bisa tarik yaitu tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, ketertiban atau perdamaian. Ketika kita generalisasi bahwa negara berkewajiban untuk menciptakan kesejahteraan umum dan perlindungan hukum tanpa ada bentuk diskriminasi sosial "social discrimination".
Itu sedikit penjabaran tentang bagaimana seharusnya negara memposisikan dirinya dan itu pula salah satu yang mampu kita jadikan sebuah landasan berfikir serta mengaktifkan imajinasi berfikir seseorang.
Jalan sosial " the social path " kini mencatatkan sebuah bentuk diskrepansi yang berlandaskan atas memudarnya khitah negara tersebut. Di dalam negara terdapat sebuah struktur yaitu pemerintahan yang berfungsi sebagai roda yang mampu merawat stabilitas negara.
Jika pemerintahan itu hilang dan sudah keluar dari koridornya maka sedikit demi sedikit hilang pula yang di sebut sebagai negara.
Banyak cara yang kemudian dilakukan sebuah negara untuk menjaga eksistensi kekuasaanya dari kaum yang berlawanan dengannya. Misalnya memunculkan rasa takut terhadap rakyatnya, merawat aparatus ideologis non-independent, penggunaan ancaman penjara serta bayonet (jailhouse and the bayonet).
Adapun beberapa argumen yang kemudian dipergunakan negara dan aparatus ideologisnya untuk membujuk rakyatnya agar mendukung kekuasaan mereka. Semisal mereka mengatakan bahwa kami adalah pemerintah yang dipilih secara demokratis dan sangat tidak sepakat dengan adanya social discrimination, kami sebagai orang-orang yang ditasbihkan Tuhan untuk menjalankan sebuah amanah humanisme dan pemerintahan sangat dibutuhkan oleh rakyat.
Makanya seringkali setiap hadir sebuah perlawanan terhadap kekuasaannya, mereka menganggap bahwa perlawanan tersebut sebagai bentuk perlawanan atau penghinaan terhadap kekuasaan Tuhan. Secara fundamentalis, negara juga merawat Agamawan untuk mempertahankan kekuasaannya karena sebagian besar masyarakat meyakini dan mempercayai kaum Agamawan walaupun itu berkarakteristik non-berkeadilan.
Mungkin pembahasan ini sedikit radikal apalagi menyangkut tentang sebuah kebusukan yang kadang kala dilakukan oleh penguasa atau kita bisa sebut sebagai bandit kekuasaan. Konklusi yang dapat kita petik bahwa negara terus menerus melakukan organisir untuk penambahan kekuatan serta mempertahankan dukungan buat kekuasaannya.
Analogi sederhananya yang mungkin dapat menjadi gambaran untuk pertahanan kekuasaan, seorang raja mempertahankan sebuah dukungan dengan cara penciptaan kepentingan kepentingan ekonomi tertentu, karenanya raja sendiri tidak dapat berkuasa, iya harus memiliki kelompok pengikut yang cukup besar yang menikmati prasyarat prasyarat kekuasaan misalnya para anggota aparatur negara seperti kaum birokrat penuh-waktu atau kaum bangsawan yang mapan.
Jika ada beberapa kaum yang kemudian sulit untuk terorganisir, maka negara akan melakukan pendekatan persuasi dengan ideologi bahwa pemerintah mereka baik,bijak dan setidaknya pasti dan tentu saja lebih baik dibandingkan alternatif alternatif yg mungkin ada.
Power yang terbilang cukup besar di miliki negara akan memudahkan mereka ketika terdapat sebuah persoalan-persoalan yang berpotensi ingin meruntuhkan kekuasaannya. Saya sedikit memberikan analogi lagi, Jika A di serang oleh B maka tugas utamanya adalah meyakinkan masyarakat A bahwa serangan itu sungguh-sungguh diarahkan terhadap mereka dan bukan hanya pada kasta penguasa.
Maka dengan cara ini, perang antara penguasa berubah menjadi perang antara rakyat. Artinya bahwa, si penguasa akan tidak sendirian lagi untuk melakukan perlawanan karena banyak boneka yang sudah diorganisirnya atau di jinakkannya dan mampu membantunya untuk melakukan perlawanan di kemudian hari.
Tindakan negara seperti ini sangat tidak mencerminkan jiwa humanisme dan sudah tidak berjalan sesuai dengan fungsionalnya karena hanya mengedepankan kepentingan individual dan kelompoknya atau singkatnya negara semacam itu sangat tidak berkeadilan.
Hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor pemicu sehingga melahirkan kaum anarkis-komunis yang tidak menginginkan sebuah pemerintahan seperti yang di paparkan oleh Alexander brakman bahwa ketika negara sudah tidak ada maka ketidak Adilan juga akan hilang dan masyarakat akan hidup damai.
Tapi kita juga tidak boleh melakukan tendensius terhadap seseorang dengan jalan perjuangan yang dipilih karena jalan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan mulianya "keadilan kolektif" berbeda-beda.
Secara historis pun mencatat sebuah rute perjuangan yang berbeda misalnya antara Karl Marx dengan Mikael bakunin. Karl Marx masih menginginkan sebuah negara tapi negara yang ideal sedangkan Mikael bakunin tidak menginginkan sebuah negara, benang merah yang bisa kita tarik bukan pada rute gerakannya tapi pada apa orientasi gerakannya.
Rentetan persoalan-persoalan sudah tergambarkan di atas bahwa sebuah ketidak Adilan ataupun apologi adalah konstruksi di dalam suatu negara atau pemerintahan yang kini di baluti dengan berbagai macam varian ataupun jargon semisal melakukan kamuflase ideologi agar kekejiannya tidak mampu dikenali rakyat atau biasa di sebut sebagai obskurantisme.
Tetapi, yang harus dipahami juga bahwa negara bukan berarti suatu hal yang tidak seharusnya untuk dilawan, salah satu tokoh mengungkapkan persoalan itu. Murray N. Rothbard mengatakan bahwa momok yang paling ditakuti oleh negara adalah ancaman fundamental terhadap kekuasaanya dan eksistensinya serta kematian negara dapat terjadi karena dua sebab utama yaitu melalui penaklukan negara lain dan melalui penggulingan revolusioner oleh rakyatnya sendiri, singkatnya melaui perang dan revousi.
Saya juga sedikit berpendapat bahwa untuk merawat sebuah negara diperlukan sebuah pembunuhan agar negara berjalan sesuai dengan fungsionalnya. Pembunuhan yang dimaksudkan adalah pembunuhan terhadap sebuah Patologi "Ketidakadilan dan kekacauan pemerintah".
Batu loncatan yang kemudian dilakukan untuk menghadirkan pembunuhan yaitu dengan mereaktivitaskan kembali sebuah spirit perjuangan serta melakukan diseminasi bukan mereduplikasi terus menerus karena jika hanya mereduplikasi, mau tidak mau khitah negara hanya akan menjadi sebuah utopia.
Pelajaran yang dapat di tarik juga bahwa jika seseorang ingin melakukan perjuangan, maka harus siap menerima sebuah konsekuensi yaitu dipenjara, terasingkan bahkan Kehilangan Nyawa. Rawat negaramu dengan pembunuhan dan perlawanan.
Penulis : Muh.Nurhidayat.S (salah satu Kader Gerak Misi)
