 |
| Tri Sakti Wangba Astamang, alumnus Politeknik Negeri Bali dan pemerhati pejabat publik |
Perkara cocok ini maknanya khusus pula. Bukan sebagai pelengkap kesempurnaan, yakni individu yang memiliki kecerdasan, keberanian, dan pandangan serta sikap dan harga diri, tetapi sekadar ornamen, “Badut” yang manut belaka tatkala diserahitugas menggunting pita.
Orde baru memang unik. Ia menumpukan diri pada modal dan bedil, dua hal yang pada hakekatnya kontradiktif. Untuk membangun perekonomian mapan yang jadi cita-citanya, Soeharto, Sang “Bapak”, memaksakan depolitisasi di semua bidang. Termasuk menguasai dan mengendalikan militer dan media massa melalui kontrol-kontrol serba ketat.
Langkah ini memunculkan nyala api dalam sekam. Di satu sisi Soeharto mampu menumbuhkembangkan perekonomian nasional dan memecahkan banyak masalah warisan orde sebelumnya. Akan tetapi di lain sisi, keberhasilan-keberhasilan itu justru mencuatkan berbagai persoalan baru.
Paling mencolok adalah ketimpangan kesempatan dan pendapatan. Pemerintahan Soeharto yang seolah-olah dianggap tak mungkin digoyang itupun pelan-pelan digerogoti oleh ingatan. Semacam politik remeh-temeh yang pada akhirnya meledak jadi gejolak sosial sejak pertengahan 1996 hingga awal 1998.
Kelompok-kelompok dari generasi baru, yakni generasi yang lahir pada saat Soeharto telah 10-15 tahun berkuasa, secara sadar menempatkan diri sebagai oposan. Beberapa di antara mereka bahkan berbuat lebih nekat: membentuk partai baru –Partai Rakyat Demokratik (PRD). Hal yang meski tidak dilarang namun “Tak dibenarkan”.
Orde baru hanya melegalkan dua partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), plus Golongan Karya (Golkar) yang –ketika itu– tidak pernah mau disebut partai walaupun pada hakekatnya menjalankan laku dan asas-asas kepartaian.
Kelompok-kelompok generasi muda inilah yang menjalankan politik ingatan. Satu sikap yang terbentuk dari apa yang sehari-hari mereka lihat. Represi atas kerinduan terhadap kebebasan bersarikat, berkumpul, dan berpendapat. Maka mereka pun meneriakkan slogan dan suara-suara negatif untuk segenap tindak-tanduk rezim Soeharto, antara lain dengan cara mengagungkan-agungkan Soekarno serta membangkitkan kembali romantisme “gerakan kiri”, dalam hal ini paham Sosialis dan Marxist yang di Indonesia seringkali disalahmengerti sebagai komunis.
Soeharto akhirnya lengser digantikan BJ Habibie, lalu berturut-turut Habibie diganti pula oleh KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tapi sejak 1998 hingga kini apakah poin-poin yang dicita-citakan oleh para pencetus gerakan reformasi sudah tercapai?
Barangkali kita akan sepakat untuk mengatakan belum. Sebab jika sudah, tentunya pasca dipanggil Tuhan, Soeharto hanya tinggal bagian dari sejarah. Terserah akan dikenang sebagai apa. Kenyataannya tak demikian.
Wajah Soeharto, dengan senyum dan gestur tubuhnya yang khas itu, justru muncul dimana-mana. Di bak belakang truk-truk antar lintas propinsi, di tembok-tembok rumah warga yang kumuh, di tenda warung nasi kaki lima, dan tentunya di antara sumpah-serapah di dunia maya.
Ia melontarkan pertanyaan yang disadari atau tidak pada dasarnya merupakan politik ingatan juga: “Piye kabare, Le? Isih penak jamanku, tho?”
Masa Kini
Menjelang pemilihah umum kepala daerah serentak tahun 2020 (meski tertunda), pengalaman terkibuli oleh omong-omong manis pada akhirnya membuat rakyat negeri ini belajar. Sekarang mereka memiliki cara pandang berbeda dalam menilai calon-calon pemimpin.
Mereka tak lagi bisa disilaukan oleh parade sandiwara sikap merakyat, secanggih apapun kemasannya. Money politic disambut dengan sikap yang licik –ambil uangnya, bawa pulang bingkisannya, jangan pilih orangnya. Pidato-pidato politik yang hebat? Ah, lupakanlah juga itu, sebab makin berbusa-busa, makin rakyat mencibir dan menganggapnya sampah.
Rakyat kini merespon positif gerakan konkret. Itulah sebabnya, terlepas dari kekurangan-kekurangan mereka. Padahal mereka bukannya tidak melakukan pencitraan. Mereka juga politikus yang menyadari betul bahwa pencitraan sangat penting untuk mendongkrak popularitas dan pada gilirannya meningkatkan karier.
Namun mereka melakukannya sembari bekerja. Ada kebijakan dan ada perbuatan. Ada kerja nyata yang menyentuh persoalan-persoalan nyata dan berkaitpaut erat dengan kehidupan mereka. Meski tak sedikit di antara kerja-kerja ini yang belum (atau bahkan tidak) sepenuhnya berhasil, sama sekali tidak ada masalah.
Itu sudah lebih dari cukup untuk menyenangkan hati rakyat. Dan karena terlanjur dibekap rasa senang, mereka tak peduli lagi pada teori-teori apapun yang diocehkan para pengamat, apalagi jika hal itu datang dari sekadar elite-elite politik partai yang memang sudah sejak lama mereka anggap sebagai pembual.
Penulis: Tri Sakti Wangba Astamang, alumnus Politeknik Negeri Bali dan pemerhati pejabat publik.
