 |
| Nur Rahmawati, SH. Praktisi Pendidikan dan Pengamat Politik |
Dikutip dari laman berita Tribunnews.com, Pengamat pendidikan asal Surabaya, Moch Isa Anshor mengatakan "Saya kira mereka tidak mundur, mereka melakukan sesuatu dengan caranya sendiri."
"Karena memang ada sesuatu yang belum disepakati, antara pemerintah dengan PGRI, NU dan Muhammadiyah," ujar mantan Ketua Dewan Pendidikan Surabaya ini kepada Tribunnews, Minggu (26/7/2020).
Mundurnya tiga organisasi besar ini, tentu bukan tanpa alasan. Tidak dilibatkannya dalam penyusunan POP, dianggap mengabaikan peran ketiga lembaga tersebut, yang sudah cukup lama berpengalaman dalam bidang pendidikan. Melansir dari Tribunnews.com, Seharusnya, ketiga organisasi tersebut ikut dilibatkan dalam penyusunan program ini.
"Ini bukan persoalan uang, tapi persoalan harga diri. Pak Nadiem mengabaikan peran mereka."
"Ketiganya sudah makan asam garam bagaimana mengelola dan memajukan pendidikan Indonesia," kata Isa Anggota Dewan Pendidikan di Jawa Timur. (26/7).
Lantas, sudah tepatkah program yang digagas Kemendikbud?. Jika kita telisik program ini terlihat belum matang, sehingga terkesan adanya prioritas anggaran dan adanya campur tangan korporasi, sehingga mengesampingkan peran organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah dan PGRI.
Mengutip dari Republika.co.id, Rektor Universitas Alazhar Indonesia, Asep Saefuddin, yang juga seorang pengamat pendidikan menilai Program Organisasi Penggerak (POP) Ia menilai, how yang dimaksudkan salah satunya adalah proses seleksi. "Dari informasi yang ada, terlihat bahwa organisasi besar seperti PGRI, Muhammadiyah, NU dianggap sama dengan organisasi baru lahir. Tentu ini tidak baik," kata Asep menegaskan.
Pendidikan, kata dia, intinya berkaitan dengan kemanusiaan, bukan sekadar inovasi, IQ, dan teknologi. Pembenahannya harus dilakukan secara holistik. "Sehingga SDM kita mempunyai daya imajinasi yang tinggi dan berefek pada tumbuhnya inovasi. Juga kolaborasi yang diperlukan agar inovasi itu bermanfaat untuk masyarakat," kata dia lagi. (26/7).
Belum matangnya program ini, dan besarnya anggaran biaya yang akan dikeluarkan, tentu tidak pantas jika hal ini dilakukan di masa pandemi seperti saat ini. Dimana banyak anak didik yang kesulitan belajar daring dikarenakan keterbatasan ekonomi. Maka lebih eloknya lebih memprioritaskan kebutuhan siswa.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sekaligus menjabat sebagai Anggota DPR RI turut mengomentari program tersebut. Beliau menilai jika program tersebut tidak pantas dilakukan pada masa pandemi saat ini, apa lagi dana yang dikeluarkan tidaklah sedikit.
Dikutip dari laman berita Tribunnews.co.id, Fadli Zon menyatakan "Memperhatikan kontroversi di tengah masyarakat atas program ini, saya melihat program ini sebaiknya dihentikan saja," imbuhnya.
Di tengah-tengah pandemi, Fadli menyoroti kepantasan Kemendikbud memprioritaskan program ini, yang pagu anggarannya mencapai Rp595 miliar.
Di tahun ajaran baru ini, di mana-mana banyak siswa kita ternyata kesulitan melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ), karena keterbatasan ekonomi, infrastruktur listrik dan telekomunikasi, serta sumber daya lainnya.
"Masalah ini menurut saya jauh lebih mendesak untuk dipecahkan Kemendikbud ketimbang program POP," ucap Fadli.
"Anggaran yang sangat besar itu sebaiknya digunakan untuk membantu siswa, guru, serta penyediaan infrastruktur, termasuk di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), agar kegiatan PJJ berjalan lancar dan semua siswa mendapatkan hak dalam menerima pembelajaran," lanjutnya. (26/7).
Menyoal Sistem Pendidikan Kapitalis
Oleh karenanya, dalam sistem pendidikan seperti saat ini tidak lagi melihat apa yang lebih prioritas. Tapi lebih kepada kepentingan korporasi yang notobenenya pemilik modal. Polemik program unggulan kemendikbud dlm peningkatan kualitas pendidik (POP) tidak hanya seputar anggaran, keterlibatan swasta dan kerjasama pelaksana program dengan ormas dan masyarakat. Maka tidak cukup dievaluasi starteginya namun butuh direvisi dari unsur mendasarnya tentang tanggung jawab negara secara penuh untuk menjamin pemenuhan kebutuhan Pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat.
Inilah tugas pokok negara menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan di segala lini, tidak hanya terkait pada tenaga pendidiknya saja tapi juga peserta didiknya. Kelemahan sistem pendidikan kapitalis, menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis. Sehingga prioritasnya menitik beratkan pada keuntungan segelintir orang dan mengesampingkan tanggung jawab besarnya.
Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Islam
Islam adalah agama yang universal, sehingga lengkap menyelesaikan semua persoalan hidup termasuk pendidikan. Sistem Islam memandang pendidikan tidak hanya mengedepankan satu aspek tapi secara lengkap dan sistemis semua dijangkau dan menjadi prioritas. Tidak mengabaikan kebutuhan pendidikan tapi justru tuntas menyelesaikan kebutuhan dan kesulitan yang dihadapi. Sehingga siswa dan guru diperhatikan dan dipenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas bersama. Dengan sistem Islam inilah akan lahir generasi emas yang memiliki adab dan kecakapan yang tidak diragukan lagi. Maka tidak heran banyak lahir imam2 besar seperti Imam Syafi'i, Hambali, Tirmidzi dan lainnya, yang merupakan buah dari sistem pendidikan Islam.
Kewajiban menuntut ilmu, diamanahkan kepada seluruh muslim dunia sehingga ganjaran luar biasa yang akan didapat, seperti sabda Rasulullah yang artinya:
"Asim bin Raja... Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga, sedangkan Malaikat rela membuka sayapnya bagi orang yang mencari ilmu. Dan segala yang ada di langit dan bumi, sampai ikan di lautan pun memohonkan ampunan bagi orang yang mencari ilmu..." (HR. Ibn Majah).
Inilah luar biasanya Islam, yang meletakkan pendidikan sebagai prioritas serta ganjaran yang didapat tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Maka selayaknyalah menjadikan sistem Islam sebagai solusi semua permasalahan termasuk pendidikan. WalLahu a'lam bi ash-shawab.
Penulis: Nur Rahmawati, SH. Praktisi Pendidikan dan Pengamat Politik
