Ine Wulansari (Pendidik Generasi)
LorongKa.com - Pandemi Covid-19 telah berjalan hampir satu tahun, namun tak kunjung menampakkan akan segera usai. Pandemi telah menciptakan banyak problem yang tentu saja sangat dirasakan masyarakat. Baik kesehatan, pendidikan, keamanan, terlebih ekonomi yang memporak porandakan ketahanan pangan dan stabilitas dalam negeri.
Keterpurukan pada sektor ekonomi, berakibat pada banyaknya usaha yang gulung tikar. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang meluas, dan menyebabkan angka pengangguran kian meningkat tajam, yang mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan mata pencahariannya dan tak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga tak dapat dipungkiri, jumlah kemiskinan pun semakin banyak. Dilansir dari detiknews.com, Rabu 20 Januari 2021) Seperti yang dialami warga Kabupaten Bandung, sebanyak 40.360 warganya menjadi miskin baru (misbar) pada tahun 2020. Merujuk pada data BPJS Jawa Barat, terjadi kenaikan 6,91 persen pada tahun 2020 yang sebelumnya pada tahun 2019 persentase warga miskin 5,94 persen di Kabupaten Bandung.
Nina Setia selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung mengutarakan, angka kenaikan warga miskin baru akibat dampak Covid-19. Nina menambahkan, ketika masalah warga tak dapat diatasi di tingkat desa atau kecamatan, warga dapat melaporkan ke gedung SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi warga miskin dan rentan miskin.
Menelisik fakta di atas, semua ini diakibatkan pandemi yang mendera belum tertangani dengan baik. Tentu saja, jika Keadaan ini terus berlangsung akan merubah kehidupan sosial masyarakat semakin tertekan. Banyak warga masyarakat yang penghasilannya menurun drastis, sebagian lainnya bahkan kehilangan mata pencahariannya. Penderitaan masyarakat pun terus bertambah, kebutuhan dasar yang tak tercukupi, pelayanan kesehatan yang tidak memadai, semakin memperparah kondisi ekonominya. Solusi yang ditawarkan hanya bersifat parsial saja, jika kemudian angka kemiskinan bertambah itu semua bermuara pada tata kelola serta penanganan masalah rakyat tak sesuai harapan. Sehingga segala permasalahan rakyat tak bisa diselesaikan hingga tuntas.
Sejahtera yang menjadi harapan rakyat, hanya sebatas angan-angan kosong. Negeri ini tak akan mampu mencapai angka sejahtera, jika sistem demokrasi kapitalisme terus membayanginya. Penerapan sistem ini, merupakan kesalahan mendasar dalam mengatur urusan rakyat yang menghasilkan kemiskinan terstruktur. Peran negara secara langsung di bidang sosial dan ekonomi seharusnya dioptimalkan. Namun, saat ini peran negara hanya sebatas pada pengawasan dan penerapan hukum saja. Semuanya dikembalikan pada masyarakat dan swasta, akibatnya, banyak bermunculan NGO (non govermental organization) sehingga negara kehilangan fungsi utamanya sebagai pengurus rakyat.
Dalam sistem demokrasi kapitalisme, negara tidak mampu berdiri di atas kaki sendiri. Ekonomi yang kian rapuh, sumber daya alam yang melimpah tak dikelola secara mandiri, bahkan sebagiannya diserahkan pada pihak asing. Imbasnya rakyat akan terus ada dalam kemiskinan dan penderitaan. Ditambah ketiadaan jaminan negara atas sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan, dan pendidikan, membuat rakyat harus berpikir sendiri dalam memenuhinya.
Berbeda dengan Islam, yang menjamin kesejahteraan rakyat secara nyata dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pemimpin Islam, yang menjadikan akidah Islam sebagai landasan kehidupan, keputusan dan kebijakan didasarkan pada petunjuk wahyu, dan aturannya merujuk pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Pemimpin Islam memiliki tugas mengurusi umat, ia akan berusaha sebaik-baiknya menjalankan tugasnya, dan memahami bahwa itu semua merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana sabda Nabi saw :
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya...” (HR. Bukhari)
Pemimpin Islam mempunyai cara efektif dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Selain memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti sandang, pangan, dan papan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemimpin dalam Islam memiliki kebijakan yang menyeluruh, diantaranya :
Pertama, pemimpin Islam akan memastikan tersedianya lapangan pekerjaan terutama bagi kaum lelaki, agar seluruh kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya terpenuhi.
Kedua, apabila ada kepala keluarga yang malas atau tidak mau bekerja, negara akan memaksanya untuk bekerja. Jika perlu negara akan memberikan sanksi hingga jera.
Ketiga, negara akan memastikan harga kebutuhan pokok terjangkau oleh masyarakat. Apabila terjadi kenaikan harga pangan, negara dengan sigap akan menambah pasokan dari wilayah lain tanpa mematok harga.
Keempat, negara akan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong agar dapat produktif dan menghasilkan.
Kelima, negara akan langsung memberikan bantuan tanpa imbalan pada kepala keluarga yang membutuhkan modal kerja. Baik berupa tanah, peralatan, ataupun dana.
Keenam, jika kepala keluarga tak mampu bekerja dengan alasan syar’i, dan tidak memiliki keluarga yang dapat menjamin kebutuhannya, maka negaar akan langsung memenuhi kebutuhannya secara penuh.
Ketujuh, negara akan memastikan distribusi zakat berjalan sesuai ketentuan syariat, yakni peruntukkan pada delapan asnaf (orang yang berhak menerima zakat) termasuk diantaranya fakir miskin.
Kedelapan, negara akan senantiasa mendorong individu-individu kaya untuk berlomba-lomba memperbanyak sedekah untuk membantu warga yang membutuhkan. Bantuan ini boleh diberikan kepada warga negara muslim atau nonmuslim.
Begitulah indahnya aturan Islam yang akan dijalankan oleh pemimpin yang amanah. Kesejahteraan dan hidup bahagia bukan hanya sekedar bayang-bayang semata, namun pasti akan terwujud di bawah aturan Islam kaffah yang membawa rahmat bagi seluruh alam.
“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” ( TQS Al-Anbiya : 107)
Wallahu a’lam bish shawab.
Penulis: Ine Wulansari (Pendidik Generasi).
