 |
| Faizul Firdaus, S.Si (pengamat kebijakan publik) |
LorongKa.com - Lebih dari seabad sudah masyarakat dunia menganggap bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang final. Dia dianggap lebih baik dari sistem politik yang pernah ada yaitu sosialis, komunis juga dinasti kekaisaran dan kerajaan.
Demokrasi yang dibangun dengan prinsip kedaulatan di tangan rakyat dan kekuasaan dibagi dalam 3 elemen yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tatanan yang menjanjikan masa depan politik yang cerah, anti diskriminatif dan berkeadilan.
Namun dalam perjalanannya bayangan indah tersebut tak kunjung menjadi nyata. Sistem demokrasi ternyata menjadi pangkal munculnya praktik korupsi dan gurita kekuasaan pemilik modal. Hal ini dikarenakan suksesi kepemimpinan dalam demokrasi ini berbiaya sangat mahal. Akibatnya kedudukan apapun yang akan didapatkan nanti harus dapat menjadi jalan untuk "mengembalikan modal pemilu". Disinilah faktor mengapa sengkarut korupsi tidak pernah surut dalam sistem demokrasi.
Belum lagi kekuasaan lingkaran para pemilik modal semakin menancap. Akibatnya kebijakan kebijakan negara tidak lagi berorientasi pada kemakmuran rakyat tapi sebaliknya berorientasi pada kemakmuran para pemilik modal. Kita lihat bagaimana kompaknya eksekutif dan legislatif untuk menggolkan UU OMNIBUSLAW yang sangat merugikan rakyat dan menguntungkan para pemilik modal. Atau kompaknya mereka dalam baillout Bank Century, atau pemutihan pajak bagi perusahaan besar beberapa tahun lalu.
Inilah realita yang menunjukkan betapa organ penyelenggara negara dalam sistem demokrasi begitu menghamba kepada kepentingan para pemilik modal. Karena hutang pemilu. Maka bagaimana kan benar benar terwujud kesejahteraan rakyat. Apabila tidak ada keberpihakan negara kepada kepentingan rakyat.
Pandemi covid-19 juga semakin mempertontonkan kepada kita bagaimana sistem politik demokrasi ini tidak mampu mengatasi dan bahkan menomer sekiankan keselamatan rakyat dibawah kepentingan kelangsungan bisnis dan usaha para pengusaha besar. Ditengah merebaknya wabah penguasa justru membuka kran wisata demi industri pariwisata. Begitu juga dengan pengadaan vaksin. Aroma kepentingan bisnis sangat mudah tercium daripada upaya serius melindungi nyawa rakyat.
Inilih wajah asli demokrasi yang jauh dari apa yang di jargonkan. Tidak pernah terwujud apa yang dicita-citakan dari demokrasi dalam era kepemimpinan manapun.
Akan halnya sebagai seorang muslim, prinsip demokrasi adalah prisip yang bathil yang meniscayakan kegagalan. Konsep kedaulatan ditangan rakyat menjadi pangkal kerusakannya. Hak untuk membuat aturan hidup yang diserahkan kepada kemauan manusia adalah cikal bakal petaka dan nestapa. Konsep tersebut akan selalu membuat sistem demokrasi diatur sesuai kepentingan. Demikian yang selalu terlihat dalam realita panjang negara negara di dunia termasuk negeri ini. Konsep pengaturan kebijakan publik yang sarat kepentingan dan mudah untuk diubah-ubah sesuai pesanan.
Hal ini adalah kewajaran karena manusia selalu punya kepentingan. Sehingga bila dia diserahi kewenangan membuat aturan hidup maka akan dibuat sesuai kepentingannya. Belum lagi dari sisi kecacatannya. Aturan yang selalu memunculkan masalah baru adalah sebuah keniscayaan. Karena manusia adalah makhluk terbatas yang tidak akan pernah bisa menciptakan aturan yang tepat untuk kehidupan yang kompleks ini.
Inilah mengapa seorang muslim harus menyadari betapa membuat aturan hidup itu haruslah dari Dzat yang Maha luas ilmunya dan Maha Tahu apa yangbterbaik untuk manusia dan alam seisinya. Demikianlah bagi seorang muslim adalah konsekurnsi daribtauhid untuk meyakini bahwa aturan hidup itu harus dari Allah Azza Wa Jalla. Dzat yang menciptakan manusia.
Penulis: Faizul Firdaus, S.Si (pengamat kebijakan publik).
