Ulianafia
LorongKa.com - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyebut terjadi kenaikan kasus positif virus corona. Begitupun dengan sebaran mutasi virus corona penyebab Covid-19 varian B1617 juga terus bertambah di Indonesia. Teranyar, sebanyak 13 anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Filipina yang melakukan bongkar muatan di Cilacap, Jawa Tengah, dinyatakan terpapar varian corona asal India itu.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan whole genome sequencing (WGS) yang dilakukan oleh Balitbangkes Kemenkes terhadap 13 anak buah kapal berkewarganegaraan Filipina yang terkonfirmasi positif Covid-19 adalah varian India B.1617.2," kata Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji, Sabtu (22/5) sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia.
Peristiwa ini harusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi solusi yang sudah berjalan selama ini. Melihat kasus yang semakin bertambah dan bervarian.
Jika melihat penangan covid-19 selama hampir dua tahun ini memang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan, solusi dan kebijakan yang diterapkan sangat nihil akan hasil baik yang diharapkan dan sangat miskin visi dan misi. Yang nampak malah syarat akan berbagai kepentingan politik dan kapitalisasi didalamnya.
Sebagaimana pemberian vaksin yang penuh kontroversi. Kebijakan prokes yang nempak telanjang tebang pilih, acara pernikahan artis kaya yang digelarkan dan dihadiri berbagai penjahat, sedang pada acaran rakyat dibubarkan, acara ultah gubernur jatim yang begitu meriah ditengah-tengah saat sholat berjamaah dilarang, TKA Cina yang terus berdatangan saat larangan mudik dikerahkan. Ditambah mahalnya proses pengecekkan paparan virus corona yang harus dibayar rakyat.
Semua ini telah menjadikan banyak rakyat yang kemudian antipati terhadap aturan yang diterapkan pemerintah. Sehingga menjadi wajar jika rakyat sangat kecewa dan marah kepada berbagai kebijakan yang diterapkan. Sebagaimana marahnya berbagai pemudik saat diminta putar balik.
Ini bukanlah respon rakyat tidak taat pemerintah melainkan pemerintah sendirikah yang memulai melanggarnya. Namun, memang begitulah thabi'i nya hukum dalam sistem demokrasi sekuler. Kebebasan hanya untuk yang berkuasa sedang aturan dan hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil. Jadilah, berbagi masalah atas kebijakan yang diterapkan hanya semakin bertambah pelik dan rumit.
Semua ini tiada lain akibat dari solusi sekuler yang diterapkan secara lokal maupun mengikuti rekomendasi internasional. Mengabaikan agama dan sang Pencipta sehingga solusi-solusi yang dilahirkan sangat jauh dari kemanusiaan. Karena di sana tidak ada tempat bagi fitrah manusia. Yang ada hanya berbagai kepentingan kemnafaatan (kapitalisme) untung-rugi.
Sehingga menjadi wajar jika rakyat terus menjadi korban bahkan ribuan nyawa melayang pun tidak menjadi himbauan. Yang ada hanya mengembalikan perekonomian. Namun, dalam sistem ini bukanlah perekonomian rakyat yang dimaksud. Sebab, tiadalah perekonomian rakyat semakin memburuk dari kebijakan demi kebijakan yang diterapkan. Melainkan perekonomian para kapitalis. Sebut saja mall-mall yang ramai dan tempat wisata yang dibuka dan diajurkan, sedang warung-warung kecil dibatasi dan bahkan ditutup, masjid-masjid diawasi, pertemuan keluarga yang dihadang, sampai sholat I'd yang ditiadakan ditambah wacana sholat jum'at firtual.
Sikap abainya pemerintah ini terhadap panjangnya kesengsaraan publik, lahirnya problem-problem baru dan lebih banyaknya korban semestinya mendorong langkah tegas untuk mengambil solusi islam. Terkhusus bagi umat muslim, yang memahami dengan baik akan kemuliaan aturan dalam Islam.
Islam tidak hanya memberikan solusi bagaimana mengakhkri pandemi namun juga memberi penjagaan akan kestabilan ekonomi bagi seluruh rakyat dan negara. Yang sangat jauh dari praktik ribawi dan perpajakkan sebagai pemasukkan negara. Sehingga negara tidak akan gampang goyah atau krisis saat pandemi seperti saat ini terjadi. Ditambah kepemimpinan yang tegas, ideologis dan memiliki visi misi jauh melampaui batas dunia. Menjadikan, berbagai kebijakan hanya untuk kemaslatan kehidupan rakyatnya di hari itu maupun setelahnya.
Pemimpin dalam Islam harus menjadi periayah dan junnah bagi seluruh rakyatnya, baik muslim maupun non muslim yang berada dibayah kekuasaan Islam. Dimana, seorang pemimpin bagaikan seorang pengembala yang bertanggung jawab penuh terhadap gembalaannya.
“Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)” (HR. Imam Bukhari dan Imam Ahmad).
Penulis: Ulianafia.
