LorongKa.com - Suatu yang ironi ditengah kemajuan teknologi baik untuk perindustrian maupun pertanian begitu luar biasa. Namun tidaklah sejalan dengan pemenuhan kebutuhan pangan rakyat dunia. Kekelaparan masih melanda sebagian besar rakyat dunia. Padahal, tujuan penciptaan teknologi adalah lebih memudahkan pemenuhan ataupun penyaluran kebutuhan manusia.
Suriah misalnya, hingga Februari 2021, Program Pangan Dunia, setidaknya 12,4 juta warga dari 16 juta warga Suriah mengalami kerawanan pangan. Jumlah ini bertambah 3,1 juta dari tahun lalu. World Food Programme (WFP) juga memperkirakan 46 persen keluarga di Suriah telah mengurangi jatah makanan harian mereka, dan 38 persen orang dewasa telah mengurangi konsumsi pangan mereka, agar anak-anak mereka memiliki cukup makanan. (REPUBLIKA. CO)
Memperjelas kasus ini sebelumnya Lembaga Nirlaba yang fokus menyoroti kemiskinan dunia, Oxfam juga memperingatkan potensi kematian akibat kelaparan saat pandemi Covid-19 diperkirakan mencapai 12 ribu per hari di akhir 2020. Dalam laporan yang dirilisnya, Oxfam menyebut potensi kematian akibat kelaparan bisa merenggut lebih banyak nyawa dari infeksi virus corona sendiri.
Oxfam menyebut ada 10 titik kelaparan terparah di dunia yaitu Yaman, Kongo, Afghanistan, Venezuela, Afrika Barat, Ethiopia, Sudan, Sudan Selatan, Suriah, dan Haiti.
Rakyat kelaparan apakah karena sedikitnya kekayaan dan sumber pangan semata? Sebab jika melihat sebagian rakyat yang lain masih dalam kegelimpangan harta. Bahkan bukan hanya cukup untuk makan, namun membeli barang-barang seharga puluhan juta hingga milyaran saja masih mampu dan bahkan terkesan ringan. Ditambah daftar nama-nama orang terkayapun terpampang membersamai daftar kelaparan yang melanda rakyat dunia.
Miris dan menyakitkan memang, melihat harta hanya bertumpuk disalah satu tangan saja. Namun, jika melihat kebelakang maka semua ini normal adanya. Sebagimana thabi'i sistem kapitalisme yang dipaksakan diterapkan di dunia ini menjadikan kekayaan hanya akan dikuasi oleh segelintir orang kuat saja.
Kemudian liberalisasi yang lahir dari rahim kapitalisme menjadikan bebas dalam pemilikan tanpa batas. Sehingga, SDM dan berbagai pelayanan umum bisa dikuasai dan dikomersilkan oleh para pemilik modal (kapital).
Ditambah sistem perekonomian yang berbasis riba menjadikan negara terjerat hutang paten oleh swasta maupun asing. Hal ini jelas akan menjadikan negara terus berada di bawah kekuasaan para kapital. Jadilah negara hanya menjadi pelayan atas kerakusan para kapital sebab hutang yang telah dipinjamkan. Sedang rakyat bukanlah prioritas.
Selanjutnya, kapitalisme telah menjadikan cacat dalam pendistribusian bahan kebutuhan rakyat. Terbukti berlimpahnya stok pangan, bulog misalnya tidak mampu mengeyangkan rakyat.
Kemudian kapitalisme juga menghapuskan peran negara sebagai periayah (pemelihara) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya menjadi sebatas regulator semata. Rakyat harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup ditambah dengan beban hutang yang diambil negara, seperti halnya tanggungan pajak.
Cukuplah semua itu menjadikan kesenjangan yang begitu parah dalam kehidupan. Yang miskin akan semakin lemah tak berdaya dan yang kaya akan semakin berjaya.
Di dalam islam, penguasa berperan penuh atas kepemimpinannya. Sebagaimana sabda Rosulullah akan pemimpin sebagai pengembala. "Imam yang diangkat untuk memimpin manusia itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)“ (HR. Imam Al Bukhari).
Hal ini jelas negara bertanggung jawab penuh atas semua kebutuhan rakyatnya, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan dan kebutuhan pokok lainnya. Tentu dengan sistem pendistribusian yang benar sesuai mekanisme pasar dan non pasar.
Mekanisme pasar dihasilkan dari proses tukar-menukar dari para pemilik barang dan jasa. Mekanisme ini diterangkan dalam firman Allah Swt:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu," QS al-Nisa’ [4]: 29.
Untuk mekanisme nonpasar berupa aliran barang dam jasa dari satu pihak kepada pihak lain tanpa meminta timbal balik. Mekanisme inilah yang dilakukan kepada orang-orang lemah, miskin, dan kekurangan. Seperti, zakat, infak, sedekah, hibah, hadiah, dan wasiat.
Sedangkan, kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan pribadi, seperti mobil, tanah, dan uang tunai. Selanjutnya kepemilikan umum, seperti air, padang rumput, api, jalanan, sungai, laut, danau, mesjid, sekolah-sekolah negeri, lapangan umum, dan barang tambang. Dan yang terakhir kepemilikan negara, seperti ghanimah (rampasan perang), jizyah (pajak untuk orang kafir), kharaj, pajak, harta orang-orang murtad, harta orang yang tidak memiliki ahli waris, panti-panti dan wisma-wisma bagi aparat pemerintahan yang dibuka oleh daulah Islam, dan tanah-tanah yang dimiliki oleh negara.
Dengan demikian, akan menutup terjadinya penguasaan individu atau kelompok atas SDM dan fasilitas umum, yang tentu akan merugikan rakyat dan negara. Serta mampu menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat dalam kehidupan.
Penulis: Ulianafia.
