Farizah Atiqah
LorongKa.com - Semakin mendekati penghujung Ramadhan, masyarakat mulai bersiap-siap untuk berkumpul bersama untuk merayakan hari raya Idul Fitri dengan meriah. Karena itu masyarakat berbondong-bondong melakukan mudik ke kampung halaman masing-masing untuk bertemu dengan keluarga serta kerabat dekat. Diperkirakan pemudik akan membludak hingga menyentuh angka yang fantastis. Tak bisa dipungkiri angka kemacetan pun akan semakin meningkat. Dilansir dari republika.co.id bahwa tahun ini diperkirakan ada 12,9 juta pemudik akan memasuki wilayah Jawa Tengah. Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Hadi Santoso mengimbau para pemudik mewaspadai titik rawan kemacetan dan bencana. Menurut dia, lebih dari 82 titik kemacetan paling banyak karena pasar tumpah sebanyak 42 titik. Selebihnya sejumlah exit tol, persimpangan jalan, perlintasan kereta api, dan penyempitan jalan.
Selain itu, kondisi jalur mudik yang tidak memadai pun nantinya akan menghambat jalur transportasi para pemudik. Hadi Santoso kembali menyebutkan ada lebih 127 titik banjir, 39 titik longsor di jalan provinsi, dan lebih dari 52 titik di jalan nasional. Beberapa titik bencana, di antaranya Bantarsari, Ketanggungan, Pantura Pekalongan, Exit Tol Kaligawe, Sayung, jalan tembus Tawangmangu, Purwantoro Nawangan, Bobotsari Purablingga, dan sejumlah ruas di Kabupaten Wonosobo.
Permasalahan terakhir yang meresahkan masyarakat yaitu harga tiket mudik yang mahal. Bagi orang yang berkemampuan ekonomi terbatas harga tiket ini tetap merupakan persoalan serius. Mendengar hal ini, Menhub pun mengambil tindakan dengan memberi diskon pada harga tiket transportasi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa pihaknya bakal melakukan berbagai upaya untuk memberi harga tiket yang lebih terjangkau kepada masyarakat. Dorongan ini bukan hanya berlaku pada harga tiket pesawat yang terpantau mulai naik, namun juga angkutan lainnya (cncbindonesia.com).
Melihat fakta-fakta di atas, bisa kita simpulkan bahwa layanan transportasi belum bisa memberikan jaminan rasa aman dan nyaman. Semua ini berakar dari kebijakan layanan publik yang bersumber dari diterapkannya sistem kapitalisme. Penguasa dalam kapitalisme hanya berperan sebagai alat pengatur dalam mengurus kebutuhan rakyat. Kebijakan yang dibuat akhirnya tidak berpihak pada rakyat. Solusi-solusi yang diberikan dalam pemecahan masalah ini hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar permasalahan itu, misalnya pemberian diskon pada tiket transportasi yang mahal. Padahal akar permasalahannya yaitu negara yang lepas tanggung jawab dari kewajiban memberikan layanan transportasi yang murah bahkan gratis.
Begitu juga ketika terjadi banyak kecelakaan saat mudik. Solusi yang diberikan hanya perbaikan jalan atau himbauan kepada pemudik untuk mewaspadai titik rawan kemacetan dan bencana. Ini menunjukkan bahwa keselamatan jiwa bukan prioritas penguasa dalam sistem kapitalisme. Semua kerumitan masalah transportasi di masa arus mudik sebenarnya sangat mudah diselesaikan jika Islam dijadikan asas bagi sistem yang mengatur negara yang kita kenal dengan Daulah Islam atau sistem Islam. Aturan Islam berdiri di atas asas akidah Islam yang menerapkan Islam untuk mengatur semua kebutuhan rakyatnya termasuk transportasi. Islam memandang bahwa negara wajib menyediakan transportasi aman dan nyaman dengan harga terjangkau bahkan gratis. Sebab layanan ini bagian dari bentuk negara yang menjamin keamanan warga negaranya.
Salah satu contoh bagaimana perhatian pemimpin negara Islam terdahulu terhadap moda transportasi yaitu pada masa Khilafah Utsmaniyyah. Negara mampu membuat dan menyelesaikan proyek kereta api yang dibangun karena agenda tahunan ibadah haji kaum muslimin. Dengan kereta api ini, perjalanan kaum muslim menjadi lebih pendek dari 17 jam menjadi 4 jam. Maka jika dikaitkan dengan tradisi mudik maka Khilafah pun akan mengaturnya dengan mudah. Transportasi dijamin aman, nyaman, terjangkau bahkan gratis. Kebijakan atau solusi yang diberikan tidak hanya bersifat parsial namun untuk memudahkan rakyat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat perjalanan mudik seperti kecelakaan. Negara Islam pun tidak akan menjadikan jalan umum hanya sebagai sumber pemasukan belaka. Tetapi memberikan pelayanan transportasi yang layak dan murah.
Penyediaan layanan transportasi juga wajib menggunakan anggaran mutlak. Ada atau tidaknya anggaran di Baitul Mal, negara tetap wajib membiayai transportasi publik. Jika tidak ada anggaran, negara Islam boleh memungut pajak di kalangan kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta. Begitulah Islam mengatur segala aspek kehidupan bahkan dalam transportasi. Kesejahteraan akan dirasakan masyarakat dan tidak akan ada lagi keresahan yang dirasakan bila diterapkannya sistem Islam di negeri ini. Wallahu 'alam bisshawab.
Penulis: Farizah Atiqah.
