Vinda Puri Orcianda
LorongKa.com - Manusia pada dasarnya makhluk yang memiliki hajjatul udhowiyyah, dimana memiliki kebutuhan khusus terutama makan dan minum, yang apabila tidak terpenuhi maka akan terjadi kerusakan pada tubuhnya bahkan kematian.
Sebegitu pentingnya kebutuhan tersebut sampai negara harus menjamin pula ketersedian pangan tersebut dan daya jangkau di masyarakat. Apalagi di era isu krisis pangan saat yang melanda berbagai negara selama ini.
Ketahanan pangan adalah persoalan penting bagi sebuah bangsa, karena berkaitan erat dengan kualitas SDM. Sayangnya hal tersebut belum terlalu diperhatikan secara serius oleh negara Indonesia.
Dikutip dari katadata.co.id, 2/6/2023. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan swasembada pangan merupakan tantangan besar. Negara hanya mengucurkan 0,6 persen dari total anggaran negara untuk bidang pangan.
Selain itu, Arief menyampaikan tidak semua lahan yang tersedia di dalam negeri dapat jadi area pertanian. Dengan demikian, menurutnya, ketimpangan ketersediaan pangan antar daerah menjadi hal yang lazim.
Menurut Global Food Security Index atau GFSI, pada tahun lalu harga pangan di Indonesia cukup terjangkau dibandingkan negara-negara lainnya. Hal ini terlihat dari skor affordability Indonesia yang mencapai 81,4, cukup jauh diatas rata-rata negara di area Asia Pasifik yang skornya 73,4.
Namun ketersediaan pasokan pangan di Indonesia dinilai kurang baik dengan skor 50,9. Dari segi kualitas nutrisi juga hanya mendapat skor 56,2, sedangkan keberlanjutan dan adaptasi skornya 46,3. Di tiga indikator ini ketahanan Indonesia dinilai lebih buruk dibandingkan rata-rata negara di Asia Afrika.
Inilah bukti Indonesia masih belum juga mampu untuk menciptakan swasembada pangan di negeri yang subur dan makmur ini, sehingga mempengaruhi ketersediaan pasokan pangan di Indonesia yang buruk.
Semua hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena penerapan sistem kapitalisme dan liberalisme. Pemerintah yang harusnya fokus dalam mengurusi rakyat namun tidak melaksanakn perannya dengan maksimal.
Belum lagi dengan kebiasaan pemerintah yang sangat mudah dalam mengimpor kebutuhan pangan dari luar, namun tidak fokus dalam menangani sistem pertanian, meningkatkan sumber daya manusia yang handal dibidang pertanian, dan memfasilitasi ketersediaan lahan juga segala infrastruktur teknologi pendukung.
Ini semua bukti gagalnya pemerintah mengurus urusan rakyat dengan menggunakan sistem kapitalisme, dimana pemerintah hanya menjadi regulator dan bukan pengambil kepurusan mutlak. Apabila mengambil keputusan pun biasanya dilandasi dengan azaz keuntungan segelintir golongan, bukan untuk kepentingan masyarakat.
Hal ini sudah tentu berbeda dengan sistem Islam, dimana didalam Islam seorang penguasa itu disebut sebagai "Khadimatul Ummah" (pelayan umat), menjadikannya sebagai penguasa yang benar-benar berusaha optimal dalam mengurusi segala kebutuhan umat.
Pada dasarnya pangan adalah komoditas paling utama yang menjadi hak setiap warga. Negara wajib menjamin ketahanan pangan bagi warganya, karena ini sangat berpengaruh kepada kualitas kesejahteraan dari sumber daya manusia sebuah bangsa.
Pemerintah dalam sistem Islam juga fokus dalam memenuhi ketersediaan bahan pangan dari dalam negeri sendiri bukannya malah mengandalkan impor dari luar, yang sudah barang tentu hanya memberikan keuntungan bagi negara lain dan juga secara tidak langsung tercipta ketergantungan kepada negara lain.
Sistem Islam mengatur juga bagaimana negara memetakan daerah yang subur maka akan dijadikan lahan pertanian, lahan yang kurang subur maka akan dijadikan sebagai kawasan industri atau bahkan perkantoran. Dengan demikian semua lahan bisa berdaya guna dengan baik dan sesuai pada fungsinya masing-masing.
Karena didalam Islam pola pikir dan perilaku dari pemimpin adalah sebagai "raa'in" (pengurus rakyat) maka sudah pasti seorang pemimpin bertanggung jawab penuh dalam mengatur kebutuhan pangan rakyat yang di urusinya. Rasulullah menegaskan fungsi utama negara adalah pelayan dan pelindung rakyat, sebagaimana sabdanya, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Berdasarkan hadis tersebut, negara tidak bisa seenaknya membiarkan rakyat memikirkan sendiri bagaimana memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena kepemimpinan seorang khalifah akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak.
Beginilah sistem Islam yang menjalankan segala prototipe sistem yang diajarkan oleh Rasulullah dengan langsung dibimbing oleh Allah SWT, sang pencipta alam semesta yang sudah pasti langsung mendapat bimbingan oleh Allah SWT demi terciptanya Islam Rahmatan Lil 'Alamin. Wallahu 'alam bishawab.
Penulis: Vinda Puri Orcianda.
