Faizul Firdaus, S.Si.
LorongKa.com - Hingar bingar pemilihan umum 2024 sudah ramai sejak setahun terakhir. Rakyat terus disuguhi dengan narasi dan slogan dati masing-masing pasangan calon. Semua pasangan calon menjual gagasan perubahan untuk lebih sejahtera dengan berbagai diksinya. Sehingga pantaslah bila kita sebagai rakyat di negeri ini menghitung sekaligus menganalisa mungkinkah akan terwujud apa yang selama ini digaungkan oleh semua pasangan calon dalam slogan kampanyenya.
AKAR MASALAH KETIDAK SEJAHTERAAN
Tentu adalah hal yang logis bila sebelum menghitung kemampuan pasangan calon Presiden dan Wakil presiden membawa perubahan signifikan. Maka penting kita menelaah apa yang menyebabkan tidak hadirnya kesejahteraan rakyat di negeri ini. Pangkal masih besarnya ketidaksejahteraan rakyat adalah sistem kapitalisme yang dipakai negeri ini dalam mengatur politik ekonominya. Sistem ekonomi kapitalis yang berbasis pada kebebasan ekonomi akan selalu meniscayakan terjadinya kesenjangan yang besar diantara rakyat. Sistem ini memiliki prinsip kebebasan kepemilikan sehingga siapapun yang punya harta akan mudah untuk memiliki aset -aset ekonomi. Sehingga sudah dipastikan sistem politik ekonomi kapitalisme ini akan meniscayakan kekuasaan para pemilik modal atau oligarki.
Sistem oligarki akan menjadi sandaran dalam menjalankan politik bernegara. Keputusan-keputusan politik selalu berada dalam sudut pandang yang menguntungkan para oligarki. Karena merekalah yang memiliki posisi kuat dalam ekonomi sehingga dapat berpengaruh dalam politik pengambilan kebijakan.
Sudah sering kita menyaksikan banyak keputusan-keputusan politik yabg justru tidak dikehendaki oleh rakyat tapi nyatanya diberlakukan. Semisal pengesahan UU Cipta Kerja. Banyak poin-poin dalam Undang-undang tersebut yang merugikan rakyat tapi menguntungkan pengusaha. Begitu juga dengan UU Minerba juga UU Penanaman Modal Asing dan lain sebagainya.
Inilah secuil realitas betapa sistem ekonomi kapitalisme tidak pernah menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas akan tetapi sebaliknya keputusan strategis yang diambil negara selalu dalam rangka melindungi kepentingan pemilik modal (oligarki).
UTOPIA PERUBAHAN
bila penyebab tidak hadirnya kesejahteraan rakyat sudah kita definisikan, selanjutnya kita lihat apakah ketiga pasangan calon ini tetap memakai sistem rusak ini atau tetap mempertahankannya. Maka tampak ternyata tidak ada satupun pasangan calon yang mengusung konsep perubahan sistem politik ekonominya. Maka sudah bisa kita prediksikan siapapun yang terpilih dalam pemilu 2024 nanti, pasti masih akan meneruskan sistem yang menyebabkan ketidaksejahteraan ini. Kepentingan rakyat akan terus diletakkan dibawah kepentingan para pemilik modal terlebih yang akan selalu memiliki andil dalam mendanai kampanye.
PERUBAHAN HANYA DENGAN SISTEM ISLAM
Islam sebagai agama dan cara hidup memiliki mekanisme yang khas dalam menjalankan politik dan mewujudkan kesejahteraan.
Islam mengatur kepemilikan. Dalam islam ada tiga jenis kepemilikan. Yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Dalam Islam sampai kapanpun tidak akan diizinkan individu menguasai aset publik atau barang-barang kepemilikan umum. Seperti jalan, hutan, dan segala tambang yang jumlah depositnya melimpah. Karena semua itu milik rakyat dan hanya boleh dikelola oleh negara yang hasilnya kembali untuk kesejahteraan rakyat.
Demikianlah konsep mendasar yang akan menjadi jaminan hadirnya kesejahteraan rakyat. Sebagaimana sejarah mencatat kesejahteraan yang pernah hadir dalam peradaban dunia dibawah kehilafahan Islam. Wallahua'lam
Penulis: Faizul Firdaus, S.Si.
