Vinda Puri Orcianda
LongKa.com - Perkembangan pada suatu negara sangat berpengaruh dalam kemajuan perekonomian negara tersebut, terutama pada bidang perindustrian dan perdagangan.
Dengan hadirnya industri di suatu negara, tentu akan meningkatkan pendapatan negara pada konsep umum. Sementara industri tekstil menjadi salah satu dari 10 komoditas produk unggulan industri yang berada di Indonesia.
Dari industri tekstil, maka negara akan mampu membuka lapangan kerja, dan turut berperan dalam memenuhi kebutuhan sandang serta menyumbang devisa Indonesia, sehingga akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara.
Namun menurut Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho menilai pemerintah enggan mengambil resiko besar untuk menyelamatkan industri tekstil. Ia melihat pemerintah lebih memprioritaskan hilirisasi di bidang pertambangan, dibandingkan mengurus industri tekstil dan industri pakaian jadi di Indonesia. (www.cnnindonesia.com, 9/8/24)
Sejak tahun 2020 industri tekstil memang mulai mengalami penurunan, tersebab dampak pandemi Covid-19. Dan seiring anjloknya utilisasi industri tekstil hingga 30%, akibat kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan penurunan daya beli masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), nilai ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia terus menurun. Pada tahun 2019, nilai ekspor TPT sebesar 12 miliar dollar AS dan menurun drastis menjadi 5,85 miliar dollar AS pada tahun 2020.
Data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) juga menunjukkan bahwa per 21 November 2022, 97 ribu industri TPT melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sekitar 30 ribu orang buruh. Diantaranya, PT. Tuntex Garment Indonesia, PT Fotexco Busana Internasional, dan PT Tyfountex Indonesia. ( www.hmtk.ft.uns.ac.id, 02/06/23)
Disisi lain kenyataan bahwa Indonesia juga bukan lagi menjadi satu-satunya negara pengekspor tekstil. Sejumlah negara Indochina, seperti Vietnam, Kamboja, dan Laos. Hal yang menjadi tantangan berat bagi perindustrian tekstil Indonesia juga datang dari negara-negara yang menerapkan upah tenaga kerja yang rendah, membuat negara seperti India, Pakistan dan Bangladesh jelas akan menjadikan produk tekstil asal negara tersebut semakin murah pula di pasaran. (www.kompas .id, 25/06/23)
Hal ini diperparah pula dengan perlambatan ekonomi global, yang telah membuat berkurangnya permintaan pakaian dan produk tekstil lainnya di dalam negeri. Sementara membanjirnya produk impor murah, terutama berasal dari China, turut serta melemahkan produsen Indonesia.
Impor barang industri tekstil bahkan hingga ke produk pakaian jadi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara ugal-ugalan memperburuk keadaan industri tekstil di Indonesia. Apalagi harga barang impor yang beredar di Indonesia rata-rata bahkan jauh lebih murah di bandingkan produk dalam negeri.
Maka permasalahan yang menyebabkan industri tekstil nasional mulai meredup dikarenakan beberapa faktor seperti, persaingan global yang amat ketat, peningkatan biaya produksi yang disebabkan Indonesia yang masih melakukan impor bahan baku kapas. Yang mana pemerintah menerapkan PPN 10% pada kapas, dan ini menyebabkan biaya produksi yang akan meningkat, dan mempengaruhi harga jual yang tinggi.
Adanya kebijakan perdagangan bebas, menyebabkan Indonesia mengalami banjir produk negara negara yang bergabung di dalam WTO dan FTA, tanpa mampu di bendung, dan hal ini juga melemahkan kebijakan cukai dari negara Indonesia tersebab terikat akan perjanjian unilateral.
Dan yang terakhir dikarenakan tantangan energi, pembiayaan produktivitas, dimana terbatasnya teknologi dan SDM yang terampil dibandingkan dengan teknologi mutakhir industri yang digunakan di luar negeri. Prosedur perizinan dan regulasi industri yang rumit, serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah, menyebabkan pertumbuhan dan daya saing industri tekstil di Indonesia pun kian terhambat.
Padahal bila kita melihat datanya, penyerapan tenaga kerja di bidang industri tekstil ini sangatlah besar. Tercatat mulai dari Januari hingga April 2024 ada sebanyak 18.829 karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia.
Angka yang sangat signifikan jika melihat rentang waktu terjadinya kasus pemutusan hubungan kerja tersebut. Namun data tersebut belum mencerminkan keseluruhan kasus PHK yang terjadi di Indonesia, karena Kemnaker hanya mencatat PHK yang telah dilaporkan perusahaan melalui sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan atau pengadilan hubungan industrial. (www.databoks.katadata.co.id, 30/05/24)
Padahal PHK sendiri akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang kemudian akan mempengaruhi ekonomi RI. Maka dari itu pemerintah sebenarnya harus sigap dan segera mengambil tindakan komprehensif untuk mengambil langkah strategis, agar dapat membantu kestabilan industri manufaktur kembali. Salah satunya dengan melindungi pasar domestik agar tidak makin tertekan akibat serbuan dari barang impor murah, terutama yang berasal dari China.
Disinilah kita dapat melihat ketidak seriusan pemerintah dalam mengurus rakyatnya. Padahal tingkat pengangguran hari ini meningkat tajam di susul dengan tingkat perekonomian negara yang kacau dan amburadul, dan kejahatan pun semakin meraja lela.
Ini dampak dari ketidakstabilan ekonomi, yang semakin hari sebenarnya ingin ditutupi oleh pemerintah. Indonesia yang mengalami kesulitan ekonomi dengan berbagai kebijakan yang di berlakukan saat ini.sukses membuat masyarakat semakin terpuruk pula taraf kehidupannya.
Padahal dengan abainya pemerintah terhadap masalah ini maka masyarakat kelas bawah yang terdampak imbasnya. Ratusan ribu orang terdampak dengan pemutusan kontrak kerja yang diberlakukan oleh banyak industri yang tidak mampu bertahan dengan kebijakan yang diterapkan.
Hal ini di perparah dengan keadaan saat ini, yang mana masyarakat juga dihadapkan dengan kondisi harga barang yang naik tajam. Kehilangan sumber pendapatan maka akan menjadi pukulan telak bagi masyarakat, yang sontak membuat kehidupan rakyat semakin sempit.
Inilah dampak dari diterapkannya ekonomi kapitalis, yang amat kentara terlihat jelas dalam beberapa waktu ini. Dimana siapapun yang memiliki modal lebih maka dengan otomatis dia akan bertahan, dan kebijakan dunia pun pada akhirnya akan memihak kepada sang pemilik modal.
Tidak akan ada celah bagi kita rakyat miskin dengan modal pas-pasan akan mampu menang bersaing dengan pabrik besar milik China dan negara-negara dengan industri garmen dan tekstil besar, yang memiliki alat super canggih. Ditambah dengan kenyataan pemerintah juga tidak memfokuskan diri untuk menyelesaikan masalah ini, namun lebih tertarik untuk berfokus di bidang tambang, karena dianggap lebih menguntungkan bagi sebagian pihak tertentu.
Kapitalis juga berlandaskan dengan kebebasan memiliki hak kepemilikan sebebas-bebasnya. Ideologi ini memaksa seluruh negara untuk tunduk kepada aturan pasar bebas yang kini berlaku, termasuk Indonesia yang juga belum bisa berdaulat kepada otoritas negaranya saja, namun masih harus tunduk kepada para oligarki dunia.
Dengan penerapan sistem kapitalis yang dianut oleh negara Indonesia, maka peran Indonesia hanyalah sebagai regulator belaka. Karena aturan yang diberlakukan sebenarnya hanya demi kepentingan sang pemilik modal.
Masyarakat hanya mampu menerima kenyataan pahit dengan di berlakukannya UU Omnibus Law yang sukses menjerat periuk nasi rakyat. Apakah ini bukti dari perhatian dan kepedulian pemerintah kepada rakyat nya?
Beginilah hasilnya ketika sistem rusak dan merusakkan itu diterapkan untuk mengatur kehidupan umat manusia. Meskipun kita mengupayakan membuat segala kebijakan, maka tidak akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan umat hari ini.
Karena dengan menggunakan sistem buatan manusia, tidak akan mampu untuk memberikan solusi kepada segala problematika umat hari ini. Hanya dengan menggunakan sistem buatan sang pencipta lah, akan menghasilkan segala solusi yang selama ini telah kusut semrawut di dalam kehidupan manusia.
Sistem Islam adalah sistem yang langsung diturunkan dari sang pencipta Allah SWT, dan di contohkan oleh manusia terbaik utusan-Nya, Rasulullah SAW. Dimana didalam sistem yang di contohkan oleh Rasulullah SAW ini adalah sistem yang akan menerapkan Al Quran dan Sunnah sebagai dasar bernegara.
Sistem Islam juga memiliki aturan dalam mengatur sistem perekonomian negara. Pandangan Islam dalam mengatur ekonomi negara didasari dengan prinsip penyerapan pasar domestik yang akan mendapatkan dukungan penuh dari negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Khilafah juga akan menerapkan sistem transaksi yang hanya bergerak di sektor riil. Tidak akan ada sistem ribawi, dan tidak pula negara menyuburkan sektor ekonomi non riil seperti pasar saham. Dengan menerapkan sistem ini perputaran barang di sektor riil akan lancar dan tidak di bolehkan adanya penumpukan barang.
Penawaran dan permintaan barang dan jasa tidak akan mungkin menjadi indikator menaikan dan menurunkan harga karena jumlah uang yang stabil. Sistem Islam menggunakan uang dengan berdasarkan emas (dinar) sehingga tidak akan mudah terjadi inflasi. Khilafah juga akan mengatur pendistribusian barang dan jasa, sehingga kebutuhan masyarakat akan terus terpenuhi secara merata.
Pemerintahan dalam sistem Islam akan mengatur pengelolaan SDA dengan sebaik mungkin, dan akan dikelola langsung oleh negara, tanpa intervensi pihak swasta bahkan pihak asing. Dan hasil dari sumber daya alam yang di kelola langsung oleh negara, hasilnya akan digunakan untuk segala kebutuhan masyarakat.
Dengan hal ini maka perekonomian negara akan menjadi stabil. Lapangan kerja akan lebih terbuka lapang bagi masyarakatnya, daya beli masyarakat juga akan kuat dan stabil. Harga yang tinggi tidak akan menjadi persoalan lagi karena masyarakat akan dengan mudah menjangkaunya, hasilnya industri akan terus berjalan dan PHK akan terhindarkan dari masyarakat.
Inilah penyelesaian dari problematika yang terjadi pada umat manusia saat ini. Hanya dengan menerapkan sistem Islam keselarasan dan keteraturan hidup masyarakat akan tercapai. Karena hanya sistem Islam yang mengatur dengan sangat rinci kebutuhan hajat hidup manusia, sistem yang diturunkan dari sang Maha Pencipta agar terealisasikannya Rahmatan lil'alamiin.
Wallahu'alam bishawwab.
Penulis: Vinda Puri Orcianda.
