 |
| Diyanah Fadhillah (Aktivis Muslimah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). |
LorongKa.com - Di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia, masalah kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi tantangan yang terus berlanjut. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan baru-baru ini meningkat, bahkan ketika pertumbuhan ekonomi tetap mendekati 5%. Paradoks ini sebagian disebabkan oleh tingginya biaya hidup, termasuk kenaikan harga-harga komoditas penting seperti air.
Terlepas dari kemajuan ekonomi secara keseluruhan, manfaatnya belum terdistribusi secara merata di berbagai lapisan sosial ekonomi di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus meningkat, dengan sebagian besar penduduk miskin pedesaan tinggal di pulau Jawa. Kemiskinan memiliki konsekuensi yang luas, menghambat akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang berkualitas, serta membatasi kesempatan untuk menabung dan berinvestasi.
Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan ekonomi kelas menengah Indonesia adalah tingginya biaya konsumsi air. Di Indonesia, rata-rata rumah tangga kelas menengah dapat menghabiskan sebagian besar anggaran bulanan mereka untuk membeli air, dan seringkali menghabiskan beberapa galon per hari. Tingginya tingkat konsumsi air ini, yang didorong oleh faktor-faktor seperti terbatasnya akses terhadap sumber air bersih dan kebutuhan untuk membeli air minum dalam kemasan, dapat membebani anggaran rumah tangga dan memperparah kerentanan finansial.
Konsumsi air galon atau air kemasan menjadi salah satu faktor kelas menengah jatuh miskin. Pernyataan dan pendapat mantan menteri keuangan rezim Jokowi ini sungguh menyedihkan, tidak masuk akal sama sekali, absurd, kata Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies). Hal ini jelas sebagai upaya mencari kambing hitam atas ketidakmampuan dan kegagalan pemerintahan Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi menyalahkan masyarakat karena kebiasaan konsumsi air kemasan .
Niatnya mau membela kegagalan pemerintahan, dengan mencari kambing hitam “konsumsi air kemasan”. Tetapi yang didapat justru sebaliknya. Pernyataan Managing Director PEPS justru mengungkap fakta dan sekaligus validasi, bahwa pemerintahan selain telah gagal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah bawah, tetapi juga telah gagal dalam penyediaan air siap minum di tempat-tempat umum.
Karena, masyarakat hanya bisa konsumsi air siap minum dari keran-keran di tempat umum kalau pemerintah mampu menyediakan fasilitas tersebut. Faktanya, pemerintah tidak mampu menyediakan fasilitas air siap minum di tempat-tempat umum, sehingga masyarakat tidak bisa mengkonsumsinya. Artinya, masyarakat mengkonsumsi air kemasan karena tidak ada pilihan lain, karena pemerintah telah gagal menyediakan air siap minum yang aman, di tempat-tempat umum.
Meskipun air galon mungkin merupakan kebutuhan penting bagi banyak keluarga kelas menengah di Indonesia, tingginya biaya konsumsi ini bisa berdampak negatif pada kondisi ekonomi mereka jika tidak dikelola dengan baik. Masalah ini menunjukkan pentingnya akses yang lebih merata terhadap air bersih dengan harga yang terjangkau, serta kebutuhan akan kebijakan yang mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat kelas menengah.
Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia antara lain disebabkan oleh praktik tata kelola yang buruk. Hal ini mengakibatkan berbagai permasalahan, antara lain korupsi, kolusi dan nepotisme yang sulit dihilangkan, permasalahan yang sulit dituntut, kekuasaan monopoli dalam kegiatan ekonomi, dan buruknya kualitas pelayanan kepada masyarakat lokal.
Islam hendaknya menjadi kompas kehidupan manusia dalam segala aspek, baik agama, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan, dan kesehatan. Kelengkapan ajarannya telah mendorong masyarakat untuk merangkul pertumbuhan dan kebangkitan intelektual dan budaya. Semuanya berdasarkan ajarannya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Kebijakan publik dalam Islam adalah kebijakan umum yang ditujukan untuk kepentingan atau kesejahteraan rakyat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, para ilmuwan dan cendekiawan Islam klasik seperti Imam al-Ghazali dan Imam Asi-Shatibi mengikuti semua pedoman umum yang dikeluarkan oleh para imam (Ulil Amri) dan pemerintahan Islam yang menekankan pentingnya penerapan pilar Maqasid Syariah.
Penulis: Diyanah Fadhillah
