Qodrotunada Habibilah Al Muzayyanu (Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga)
LorongKa.com - Fenomena kemunduran demokrasi (Democratic Backsliding) akhir-akhir ini tengah menjadi sorotan para pakar politik, ketua APSIPOL Iding Rosyidin menyebutkan bahwa ia menaruh harapan besar kepada generasi muda atau Gen Z untuk dapat memperbaiki kemunduran demokrasi saat ini dengan melakukan reformasi di tubuh partai politik melalui perubahan pola rekrutmen, kaderisasi dan distribusi kader. Ia juga menyebut bahwa pendidikan politik sangat penting bagi Gen Z sebagai bekal dalam mencapai tujuan tersebut.
Di sisi lain, generasi muda saat ini tampaknya cenderung tidak tertarik dengan dunia politik, mereka beranggapan bahwa politik merupakan sesuatu yang kotor dan penuh dengan tipu daya. Paradigma tersebut lahir karena adanya berbagai kasus penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh para oknum pejabat pemerintahan, seperti korupsi, kolusi maupun nepotisme.
Sejatinya ini merupakan gagasan yang keliru sebab problematika ini muncul sebagai akibat dari penerapan sistem yang rusak dan bukan semata-mata hanya karena kemunduran sistem demokrasi saja. Karena pada dasarnya sistem demokrasi ialah sistem cacat yang menjadikan manusia sebagai pihak yang berkuasa menetapkan hukum sesuai hawa nafsunya, alhasil kebijakan-kebijakan yang dibuat hanya akan menitikberatkan pada kepentingan dan kemaslahatan dirinya serta kelompoknya saja, yang pastinya hal itu akan berujung pada kediktatoran.
Tidak dapat dipungkiri pentingnya partisipasi pemuda atau Gen Z terhadap perubahan politik Indonesia di masa depan. Pemuda sebagai iron stock (penerus bangsa) seharusnya memiliki bekal pengetahuan politik yang benar, generasi muda membutuhkan pendidikan politik versi baru di luar politik demokrasi yang bisa membangunkan pemuda dari pemikiran apolitis dan sikap apatis.
Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan peran partai politik sahih yang berlandaskan pada ideologi Islam, yang mampu menghimpun para pemuda untuk bersama-sama mewujudkan tata dunia baru yang berlandaskan pada sistem Islam. Sistem Islam tersebut merupakan aturan paripurna yang berasal dari pencipta dan hanya diterapkan pada sebuah institusi negara yang menerapkan aturan Islam secara menyeluruh, yakni Khilafah.
Di dalam Islam sendiri pendidikan politik sudah diberikan sejak dalam keluarga, sehingga generasi muda sudah memiliki kapasitas untuk mengoreksi terhadap kebijakan negara yang melanggar syariat. Selain itu negara juga wajib membuka berbagai jalur koreksi kebijakan, sebab dalam Islam mengoreksi kebijakan adalah suatu kewajiban.
Sudah semestinya generasi muda saat ini paham akan makna politik sebenarnya, oleh karenanya penting untuk mempelajari serta mengemban politik Islam secara mendalam, agar nantinya dapat memunculkan para calon pemimpin dan politisi yang mampu mengakomodir kepentingan rakyat secara maksimal.
Penulis: Qodrotunada Habibilah Al Muzayyanu.
